Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) resmi mengumumkan nama Ketua Umum baru melalui unggahan Instagram pada Selasa (29/08/2023). Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari turunnya Hanafi dari kursi Ketua BPM Fakultas Teknologi Pertanian (FTP) pada Bulan Mei lalu dengan alasan cuti kuliah, yang kemudian digantikan sementara oleh Anggun Oktaviani sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum BPM.
Melalui unggahan akun Instagram @bpm_ftp yang bertajuk “BPM INFO: RESHUFFLE KEPENGURUSAN”, BPM mengumumkan naiknya Anggun Oktaviani menjadi Ketua Umum BPM FTP 2023 yang sebelumnya menjadi PLT pasca turunnya Hanafi dari kursi Ketua BPM. Melalui unggahan yang sama, BPM juga mengenalkan Saiful Isytiharudin sebagai Ketua Komisi 1 dan Hamdan Danardi sebagai Anggota Komisi 4. Pengumuman itu sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember No. 2816/UN25.7/KM/2023 tentang Perubahan Susunan Pengurus BPM Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember Tahun Periode 2023 yang terbit yang ditetapkan pada 27 Juni 2023 oleh Bambang Marhaenanto selaku Dekan Fakultas Teknologi Pertanian.
Menanggapi kenaikan dirinya menjadi Ketua Umum, Anggun berharap semoga ia mampu memegang amanah tersebut dan menjalankannya dengan baik.
”Sebenarnya kejadian ini sangat diluar ekspektasi, tapi dengan ini aku jadi dapat pelajaran bahwa kita harus siap sedia dengan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ke depannya,” ujar Anggun ketika diwawancarai via WhatsApp.
Anggun menyatakan bahwa rencana awal pengumuman reshuffle kepengurusan akan dilakukan pada program kerja BPM terdekat yang akan mengundang Ormawa FTP. Akan tetapi, program kerja tersebut mundur sehingga BPM memutuskan untuk mengumumkannya lewat akun Instagram mereka.
Pergantian pengurus BPM di pertengahan periode memberikan dampak terhadap kelancaran kegiatan di BPM. Selain pengunduran diri Ketua Umum, BPM juga sempat mengalami kekosongan kursi Ketua Komisi 1 karena meninggal dunia. Hal ini berdampak pada mundurnya pelaksanaan beberapa program kerja. Untuk mengatasi kemunduran tersebut, Anggun menjelaskan bahwa BPM telah melakukan rapat internal dan berupaya agar beberapa program kerja tetap lakukan di bulan yang sama.
Anggun menjelaskan bahwa pergantian Kepengurusan di BPM tidak akan diikuti dengan proses pelantikan. Hal ini disampaikan oleh Anggun atas saran dari Giyarto selaku Penasehat BPM.
Di sisi lain, salah satu mahasiswa menyampaikan hal yang berbeda. Moh. Rizkan Satori, salah satu mahasiswa FTP, menyatakan bahwa dia masih belum mengetahui pengumuman terkait Reshuffle Kepengurusan BPM ketika diwawancara. Rizkan menjelaskan bahwa sama seperti dirinya, tidak semua mahasiswa tahu tentang kabar mengenai reshuffle tersebut.
”Pengumuman secara resmi saja masih banyak mahasiswa yang tidak tau, apalagi tidak ada pelantikan. Gimana mau dikenali anggota dan Ketua dari BPM kalau pelantikan aja dilewati,” terang Rizkan ketika diwawancarai via WhatsApp.
Rizkan menyarankan lebih baik diadakan pelantikan karena BPM adalah badan resmi yang dinaungi oleh fakultas. Ia juga menyarankan untuk BPM tidak menghilangkan jati diri sebagai badan pengawas serta mengingatkan bahwa BPM berbeda dengan organisasi pada umumnya.
Banyaknya ketertinggalan BPM pada pelaksanaan program-program dan kepemimpinannya mengharuskan mereka bergerak cepat untuk menyusul ketertinggalan. Giyarto menyatakan bahwa pergantian kepengurusan BPM tidak memerlukan pelantikan dengan alasan efisiensi waktu. Selain itu, alasan lain ditiadakannya pelantikan karena sudah ada SK yang telah menjamin dan sebagai bukti terbentuknya Kepengurusan BPM.
”Saya pikir sisa waktu yang ada ini bisa diefektifkan untuk kegiatan yang lain. Kalau ceremonial dan sebagainya itu tidak terlalu berarti. Kekuatan SK yang sudah hitam di atas putih menurut saya sudah cukup,” terang Giyarto.
Giyarto menyampaikan pesan kepada BPM untuk tetap melanjutkan kegiatan yang sudah tercantum dalam TOR. Hal ini juga termasuk PEMIRA yang diharapkan bisa selesai tahun ini.
”Kalaupun nanti terpaksa pelantikan atau pengukuhan di tahun depan ya mungkin bisa di minggu pertama Januari. Tapi saya masih berharap prosesnya [PEMIRA] selesai tahun ini.” ujar Giyarto.
