Pers Umum, Pers Mahasiswa dan Kebebasan Berpendapat

JEMBER, Manifest – Sabtu (21/11) Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest mengelar diskusi tentang  kebebasan berpendapat di era digital dalam launching media onlinenya, persmanifest.com. Diskusi yang bertempat di Ruang 1 Gedung D, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember dengan pemateri Ika Ningtyas, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember dan Dian Teguh Wahyu Hidayat, Wartawan Radar Semeru. Salah satu sesi diskusi mempertanyakan apakah pers dapat dipidanakan ?

“Pers tidak bisa dipidanakan” Ujar Ika. Ia menjelaskan ketika terjadi sengketa pemberitaan , pihak yang keberatan harus menempuh cara-cara seperti melakukan hak jawab, apabila masih tidak puas baru diajukan pada dewan pers. Berdasarkan Undang Undang Pers No. 40 Tahun 1999 menjelaskan bahwa pers indonesia tidak dikenai  pembredelan dan sensor. “Itu untuk kita pers yang berbadan hukum” imbuhnya.

“Lalu bagaimana kemudian dengan pers yang tidak berbadan hukum, termasuk persma?” ujarnya. Ika menerangkan bahwa seharusnya kalau kita melihat konstitusi yang ada maka tidak bisa dipidana dan dibredel. Karena dalam konstitusi – Pasal 28 dan 28 E Undang undang dasar 1945 dan Pasal 2 UU No.9 Tahun 199 – sudah jelas setiap warga negara dilindungi kebebasannya untuk berpendapat dan berekspresi.

Namun kenyataannya tidak begitu. Hingga kini terdapat sekitar 9 kasus sengketa pers dan kebebasan berpendapat selama September sampai November 2015. Kasus terakhir yang terjadi pada 11-12 November yaitu pelarangan diskusi Ngopi 6 dengan topik terkait LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) oleh pihak dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang yang diadakan oleh LPM Gema Keadilan.

Dalam diskusi tersebut, Ika Ningtyas menjelaskan bahwa dalam mengatasi pembredelan persma yang sedang marak terjadi, pers mahasiswa perlu melakukan adaptasi ke era konvergensi, berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dan konsolidasi serta melebarkan jaringan.

Menurut Teguh persmahasiswa (persma) harus selalu memegang teguh kode etik jurnalistik. Persmajuga harus bisa berperilaku secara profesional, bukan hanya asal asalan mencari berita. Karena juga dapat mempengaruhi nama baik persma. “Kalau ngomongkan dibredel atau tidak, idealnya tidak” ujar Teguh. “10 Elemen jurnalisme juga dijadikan pedoman” imbuhnya.[]