BEM Jalankan Kebijakan Tanpa Kesepakatan

Jember, Manifest – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (FTP UJ) membuat kebijakan sepihak terkait pemasangan informasi berupa penempelan pamflet atau poster di majalah dinding (mading). Kebijakan yang diterapkan berupa pembuatan surat perizinan kepada pihak BEM ketika akan menempelkan poster atau pamflet. Ditambah dengan diharuskannya menghubungi contact person (cp) yang tertera pada mading. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah BEM dalam pendataan poster atau pamflet yang masuk sehingga BEM dapat mencabut pamflet atau poster ketika tanggal pelaksanaan acara telah usai agar tidak menumpuk dengan pamflet atau poster lainnya. Devita Nurinsani selaku ketua BEM menjelaskan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan dalih uji coba untuk melihat efektif tidaknya kebijakan yang akan diterapkan.

Penerapan kebijakan ini dilakukan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu dengan pihak organisasi mahasiswa (ormawa). “Itu sudah berjalan sejak kepengurusan kemarin, jadi aku pikir mas Fajar (ketum BEM periode 2017/2018) udah ngomong ke Forma”, ujar Devita. BEM menjalankan kepengurusan tanpa transformasi yang tuntas dari pengurus sebelumnya dan kurang koordinasi, “kita melanjutkan kepengurusan yang kemarin, berusaha menambal yang kurang-kurang tapi untuk transformasinya memang belum tuntas,” tambah Devita.

Amin Nur Mustofa selaku ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) periode 2017/2018 mengatakan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM harus melalui kesepakatan forum mahasiswa (Forma). Dalam hal ini keberadaan Forma dianggap sebagai pemilik kebijakan tertinggi di lingkup ormawa. “Forma terdiri dari kumpulan para ketua umum yang membahas permasalahan terkait peraturan-peraturan, info dan menyepakati argumen-argumen” ujarnya. Menilik pentingnya fungsi forma tersebut, maka setiap kebijakan yang dikeluarkan BEM harus dipertimbangkan dengan memusyawarahkannya dengan forma untuk kemudian disepakati bersama.

Aturan terkait ormawa dibuat oleh rektorat atas dasar UU RI no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi atau UU tahun 98 tentang pedoman organisasi kemahasiswaan. Namun aturan tersebut tidak sepenuhnya mengikat, sehingga tiap universitas memiliki hak sendiri untuk aturannya. Di UJ aturan tersebut mengacu pada peraturan rektor tahun 2015 tentang ormawa. Setiap fakultas boleh menambah atau mengubah atauran asalkan tidak bertolak belakang dengan aturan-aturan diatasnya. BPM mempunyai hak mengubah dan mengamandemen. Dasar BPM mengamandemen harus berdasarkan masukan-masukan dari mahasiswa dimana diwakili seluruh elemen (Forma). “Jadi benar jika semua aturan harusnya di bahas di forma dulu, untuk sah tidaknya aturan tersebut harus digedok di sidang umum kemudian diketahui oleh pihak kemahasiswaan yang di wakili oleh WD 3, termasuk aturan yang mau di uji coba oleh BEM” terang Muhammad Dian Nurul Hidayat selaku Presidium I Forma periode 2016/2017.

Keterangan yang berbeda disampaikan oleh Yusuf Ade Nararya selaku ketua umum UKMK Agritechship bahwa kebijakan ini baru ia ketahui setelah adanya acara Agritechship, “jadi kemaren langsung pakai surat ijin karena nggak boleh langsung ditempel, harus ada surat ijin” ungkapnya. Yusuf Ade juga menyatakan tanggapannya terkait penting tidaknya prosedur perizinan penempelan pamflet, “gak penting, mading kan juga punya ormawa, seharusnya birokrasi untuk mempercepat bukan memperlambat”. Yusuf juga menambahkan adanya kebijakan ini justru memperlambat kerja penyebaran informasi, “seharusnya bisa tempel hari ini jadi nempel besok karena BEM nya tidak ada”, paparnya.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ainun Nugraha selaku ketua umum UKMK Dolanan bahwa sebelumnya tidak ada pembahasan di forma terkait penerapan kebijakan tersebut. “Belum ada pembahasan soal penempelan pamflet yang harus pakai izin, pernah mendengar tapi dari mulut ke mulut” terang Ainun. Suharno Ahmad Zamroni selaku ketua umum UKMO Sahara mengaku tidak tahu menahu soal adanya prosedur perizinan surat ketika akan menempelkan pamflet, “setahuku cuma bilang saja, bahkan waktu acara Dekan Cup dan PAB (Penerimaan Anggota Baru) tahun kemarin aku juga tidak izin, asal tempel,” jelasnya. Pun juga pernyataan dari M Amiruddin selaku Ketua Umum UKMK Dolanan periode 2017-2018 dan sebagai Presidium 2 Forma pada masa Fajar menjabat sebagai BEM bahwa sama sekali tidak ada pembahasan tentang perijinan penempelan pamflet. “Tidak ada pembahasan sama sekali tentang ijin pamflet saat saya masih ketum,” tegasnya. []

Desi Wulandari

Seorang perempuan. Belum lulus dari Fakultas Teknologi Pertanian UNEJ. Masih hidup dan sedang bergelut di biro media LPM Manifest

Satu tanggapan untuk “BEM Jalankan Kebijakan Tanpa Kesepakatan

  • 28 April 2018 pada 2:47 pm
    Permalink

    Mau pijam ruangan pakai proposal, mau nempel di mading pakai surat juga. Ini nnti lama” mau ke kamar mandi pakai surat juga

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *