Lesunya Pers Sebagai Salah Satu Pilar Demokrasi

Selama ini dikenal 3 pilar demokrasi yaitu eksekutif, legislative dan yudikatif. Peran ketiga pilar ini menjadi sangat krusial, terlebih jika itu menyangkut kepetingan negara dan tegaknya demokrasi. Format politik demokratis melalui pembagian kekuasaan yang setara satu sama lain sebenarnya telah dipenuhi. Namun pada beberapa kesempatan independensi yudikatif masih dinilai lemah mengingat masalah ”mafia peradilan” yang tak ada habisnya.

Demi mencegah masalah ini maka munculah pilar keempat demokrasi yaitu pers. Selain untuk menyeimbangkan dan menguatkan pilar yang ada, pers juga berperan sebagai anjing penjaga. Sesuai perannya, jika dirasa ada kebijakan yang mencurigakan ia akan “menggonggong” dan membiarkan rakyat sebagai pemegang tampuk tertinggi demokrasi mengetahuinya. Benyamin constant salah satu tokoh politik prancis pernah mengatakan; “Dengan surat kabar muncul kericuhan tapi tanpa surat kabar akan selalu muncul penindasan”. Pernyataan ini cukup menjelaskan tentang betapa pentingnya peran pers dalam mengawal demokrasi.

Walaupun pers berada diluar system politik formal, keberadaannya memiliki posisi strategis dalam penyampaian informasi massa, pendidikan public sekaligus alat control social. Karenanya seringkali kebebasan pers menjadi tolok ukur kualitas demokrasi suatu negara. Pers bahkan memiliki potensi dalam mengontrol terjadinya abuse of power. Sehingga pers memiliki peran yang lebih kuat dari ketiga pilar demokrasi yang lain.

Pers sebagai pilar keempat demokrasi, juga telah dijamin kemerdekaanya dan diakui keberadaanya. kebebasan pers diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dalam undang undang ini kehidupan pers dilepaskan dari campur tangan negara. Sehingga dalam menjalankan fungsinya pers tidak lagi menjadi target sasaran empuk pihak pihak tertentu yang ingin membatasi demokrasi. Oleh karenanya pers diharapkan dapat menjalankan fungsi kontrol bila dihadapkan pada penyimpangan terhadap demokrasi dan hukum

Di era moderen ini, perkembangan pers menjadi begitu pesat seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pers modern ditunjang tidak saja dengan media cetak dan tempel tapi juga oleh media elektronik. Bukan saja radio dan televisi, tetapi juga internet yang kini ada dalam genggaman. Kerja pers dalam mengawal kebijakan seharusnya dapat lebih mudah. Namun kemudahan ini juga menjadi masalah utama yang dihadapi insan pers saat ini. Munculnya berita hoax dan lemahnya independensi pers saat ini menjadi kerikil terjal yang harus dilalui para penggiat pers.

Berkat serangkaian “godaan dunia” yang dihadapi penggiat pers, tidak jarang banyak dari mereka yang angkat jangkar dan putar haluan menjadi “wartawan penghibur”. Bahkan tidak sedikit kepentingan politik masuk dalam meja redaksi. seringkali kita jumpai produk-produk jurnalistik yang lebih banyak mengawal tokoh politik ketimbang rakyat selaku penikmat media pers. Padahal pers sebagai pilar ke 4 demokrasi ada untuk menjadi mata tambahan rakyat dalam mengawasi penyelenggara negara.

Tak melulu tergoda rayuan dunia, pers saat ini juga dihadapkan dengan tekanan tekanan, intimidasi bahkan kekerasan. Tidak sedikit kasus dimana wartawan dipukuli bahkan sampai terbunuh karena berita. Kebebasan pers yang telah diperjuangkan sejak era reformasi 1998 nyatanya belum membebaskan para jurnalis dalam mengkritisi kebijakan. Dalam banyak kesempatan penggawa pers bahkan dianggap sebagai pengganggu. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) mencatat kasus kekerasan kepada wartawan sepanjang 2017 sebanyak 60 kasus.

Berkat dua faktor diatas tidak heran jika kerja jurnalis dalam mengkritik birokrasi kian lesu. Insan pers yang sejatinya mengemban amanah kenabian tentu akan banyak menghadapi cobaan demi cobaan. Sebab ditengah kompetisi media massa di era digital saat ini, dibutuhkan media pers yang mampu menyuarakan masalah besar dikalangan orang kecil. Sebab pemihakan terhadap persoalan besar dikalangan orang kecil merupakan bagian dari misi jurnalisme profetik (prophetic journalism).

Jurnalisma ini tak semata menulis atau melaporkan berita secara lengkap akurat, jujur dan bertanggung jawab. Tetapi juga memberikan petunjuk ke arah transformasi berdasarkan cita cita, moral dan idealisme berbasis etik. Dengan harapan melalui jurnalisme yang seperti ini peradaban umat akan lebih tercerahkan. Persma sebagai garda terdepan pengawalan isu-isu kampus juga tak luput dari cobaan. Persma yang sejatinya menjunjung tinggi idealisme membela kaum-kaum tertindas kerjanya mulai direduksi oleh birokrat. Status sebagai mahasiswa memaksa mereka patuh pada kebijakan kebijakan yang dibuat. Ketakutan akan intimidasi dan pemanggilan oleh birokrat membuat sebagian awak pers mahasiswa ragu untuk mengkritik. Penerapan jam malam juga merantai ruang gerak persma dalam mengawal kebijakan.

Padatnya jadwal kuliah, banyaknya tugas menjadi tantangan baru yang dihadapi awak persma. Tidak jarang dosen memaksa mahasiswanya lebih fokus kuliah ketimbang aktif organisasi apalagi mengkritik birokrasi. Iming iming lulus cepat menjadi godaan yang tak tertahankan bagi mahasiswa. Akibatnya tidak jarang media gagal terbit karena jadwal kuliah padat dan tugas kuliah yang menumpuk. Tanpa media tidak heran jika persma pun akhirnya mulai terlihat lesu mengingat peran media sebagai roh jurnalis dalam bersuara.

Problematika semacam ini seharusnya dapat diatasi jika awak pers dapat lebih memantapkan idealismenya. Idealisme membela rakyat dan kaum tertindas.  Peran sesama awak pers juga penting dalam membangun keinginan belajar dan berproses khususnya dalam ranah persma yang minim kompetisi. Misalnya saja dengan saling mengajak mengawal isu-isu agraria. Dengan sendirinya mereka akan mengetahui perasaan menjadi penting saat ikut membela kaum yang tertindas, dengan begitu mereka akan semakin tergerak untuk terjun lebih dalam dan mengembangkan potensi dirinya. Pemberian apresiasi atas kerja kerja mereka juga dapat semakin memicu semangatnya dalam berkarya. Dengan begini idealisme akan tetap terjaga. Sederhananya, kemantapan idealisme adalah soal bagaimana menempatkannya sebagai kebutuhan bukan tuntutan.

Biar bagaimanapun keberadaan pers sebagai pilar keempat demokrasi akan selalu dibutuhkan. Entah itu di gelanggang politik kenegaraan atau sekedar miniature negara seperti  kampus. Satu hal yang sangat esensial dalam kehidupan dunia pers yaitu bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Setiap orang juga berhak untuk mengembangkan diri dan sosialnya. Semoga kedepan keberadan pers dapat semakin sesuai dengan perannya sebagai pengawas demokrasi.

 

Penulis : Moch. Yusuf Irfanto

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *