Intelektual Muda Harus Memposisikan Diri Dalam Sejarah ‘65

JEMBER, Manifest – Pemutaran film dan diskusi “Shadow Play” yang diadakan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Aktualita Universitas Muhammidayah Jember (UMJ) pada Rabu (11/10) di Gedung UKM Center Lantai 3 UMJ membahas tentang posisi mahasiswa dalam menyikapi sejarah Gerakan 30 September (GESTAPU)/Partai Komunis Indonesia (PKI)”. Selain itu, dalam diskusi tersebut juga dibahas latar belakang yang mempengaruhi peristiwa berdarah tahun 1965. Dwi Pranoto (Dosen Universitas Jember) dan Donny Dellyar (Dosen UMJ) menjadi pemantik diskusi film “Shadow Play”.

“Intelektual muda perlu proporsional dalam memposisikan diri, tidak terjebak dalam pusaran perang dua arus besar, negara-negara yang berideologi (politik) Komunis dan negara-negara Kapitalis-Imperialis,” Tulis Donny dalam tor diskusi film dokumenter “Shadow Play”. Menurutnya sebagai seorang mahasiswa, pemetaan masalah dan mempelajari permasalahan dari banyak sumber menjadi kunci untuk berpihak pada kebenaran dan keadilan. “Intinya sebagai seorang intelektual muda harus memposisikan lewat mindset, itu sudah cukup menurut saya.” Jawabnya ketika salah seorang peserta diskusi mempertanyakan tentang keberpihakan film “G30S/PKI” besutan Sutradara Arifin C. Noor kepada Pemerintah Orde Baru yang mempengaruhi pola pikir masyarakat Indonesia pada umumnya hingga saat ini.

Menurut Donny, peristiwa berdarah 30 September 1965 memiliki kaitan kuat dengan perang dingin yang berlangsung saat itu oleh Amerika Serikat (Kapitalis-Imperialis) dengan Uni Soviet (Komunis). Ia menyatakan kedua arus besar itu memiliki kesamaan, yakni mendominasi lembaga-lembaga pemerintahan, menguasai sumber daya alam, pasar, dan produksi. “Dalam politik praktisnya, kedua kubu ini menjalankan strategi untuk meraih kekuasaan. Sesama masyarakat awam dibenturkan, yang menang memonopoli sejarah, yang kalah seperti api dalam sekam.” Ungkapnya.

Sejarah Genosida “Ras” PKI tahun 1965 menurut Dwi Pranoto pada akhirnya bukan belaka peristiwa masa lalu. Ia berpendapat bahwa sejarah tersebut dijadikan Pemerintahan Presiden Soeharto sebagai mesin pemusatan kekuasaan dan alat penepis sosial dimana nilai dan norma sosial (baik formal maupun informal) untuk melawan paham/ideologi politik Komunis. “Norma dan nilai itu disosialisasikan secara sistematis oleh Orde Baru melalui bangku-bangku sekolah, peringatan-peringatan, propaganda-propaganda, penataran-penataran, dan monument-monumen.” Ungkapnya dalam tulisan pengantar diskusi film berjudul “Shadow Play: Bayangan Sejarah ’65 yang Terus Memanjang”.

Bagi Dwi Pranoto, masyarakat Indonesia hingga saat ini masih terinternalisasi mengembangkan pengendalian sosial informalnya dengan labeling dan stigmatisasi yang bersumber dari sejarah ’65 versi Orde Baru. Menurutnya cap PKI atau komunis pada akhirnya sejajar dengan umpatan atau makian untuk mendeskritkan perilaku yang tidak konform, dianggap buruk dan tercela. Ia beranggapan mereka yang dicap PKI akan digunjingkan, dikucilkan, sampai diusir dari lingkungan. “Norma dan nilai informal sangat susah dihapuskan daripada formal. Contohnya pemikiran anti-Komunis lebih sulit dihapus dalam pola pikir masyarakat awam daripada menghapus Ketetapan MPRS Nomor XXV tahun 1966.” Lanjutnya.

Khairatun Nisa, salah satu peserta diskusi dari LPM Mitra Universitas Islam Jember mengaku belum mengetahui seluk-beluk sejarah pengkhianatan PKI pada tahun 1965. Ia menanggapi positif pemutaran film dan diskusi “Shadow Play” yang diinisiasi LPM Aktualita sebagai pembelajaran sejarah bangsa bagi kaum muda. “Mindset saya itu PKI itu awalnya buruk, tapi setelah melihat film barusan ternyata tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya.” Ungkapnya.

Herman Setiawan

Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (FTP UJ) angkatan 2014. Aktif dalam organisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest FTP UJ. Saat ini sedang menjabat sebagai Staff Redaksi LPM Manifest 2017-2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *