Biarkan Persma Tetap Menjadi Anjing Pengawas

Sebagai sebuah miniatur negara, kampus menjadi wahana pembelajaran para mahasiswa menyampaikan aspirasi untuk kemajuan lingkup sivitas akademikanya. Di dalam tiga pilar demokrasi yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif, keberadaan pers mahasiswa (persma) sebagai tonggak pemikiran kritis mahasiswa menjadi sangat vital. Bahkan Thomas Jefferson, Presiden Amerika Serikat ke tiga dalam pidato pelantikannya tanggal 4 Maret 1801 menyebut tanpa adanya kebebasan pers, tidak akan ada pula demokrasi.

Adagium persma sebagai civil society dalam lingkup kampus tidak dapat dipungkiri lagi. Banyak perubahan yang terjadi muncul dari nalar kritis yang disampaikan awak persma dalam menyikapi isu kampus yang berkembang. Sebagai contoh ketika Lembaga Pers Mahasiswa Manifest Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (FTP UNEJ) membuat Bulletin Mercon Edisi Magang 2014. Dengan pembahasan seputar sistem keamanan yang kurang efisien di lingkup kampus FTP UNEJ, pihak birokrat kampus akhirnya membenahi sistem keamanan yang berlaku dengan membangun lagi spot parkir untuk menunjang kebutuhan parkir sivitas akademika FTP. Hal ini menunujukkan kekuatan persma sebagai civil society tetap pada khittah-nya.

Namun belakangan ini, pereduksian kerja jurnalistik persma masif dilakukan pihak birokrat kampus maupun elemen negara lainnya. Menurut Data yang dihimpun dari Biro Litbang Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Nasional tahun 2016 menyatakan terjadi 88 kasus pembungkaman. Dalam angket yang dihimpun Biro Litbang PPMI Nasional tersebut, kategori pembungkaman yang terjadi berupa perusakan karya,  pembreidelan, pencabutan Surat Keputusan (SK) organisasi, fitnah, hingga pembekuan organisasi menjadi momok yang harus dihadapi persma.

Selain pembungkaman yang telah disebutkan diatas, tentunya masih banyak lagi metode-metode yang dilakukan para birokrat kampus untuk mereduksi karya persma. Contoh konkret yang jamak dijumpai awak persma yakni pemberian keterangan yang kurang lengkap saat peliputan. Bila ditelaah, ketika awak persma melakukan wawancara, tidak jarang para pemangku kebijakan kampus memberikan pernyataan yang berbelit-belit dan out of the topic. Tentu hal ini membingungkan jurnalis kampus untuk menyajikan berita atau tulisan yang kredibel dan berkualitas.

Tidak jarang pihak birokrat kampus lebih menyarankan kepada mahasiswa untuk lebih aktif dalam kegiatan akademik. Sedangkan untuk persma, mereka (birokrat kampus) banyak menekankan agar memberitakan kegiatan-kegiatan dan informasi yang berkaitan dengan kampus. Tentu saja, ini dilakukan agar mahasiswa tidak terlalu mencampuri urusan yang berhubungan dengan isu kampus.

Ada semacam kekhawatiran dari pemangku kebijakan kampus saat mahasiswa yang mereka jadikan objek kebijakan memberikan kritik maupun saran. Padahal ketika mahasiswa menyampaikan aspirasinya, pasti ada hal yang perlu dibenahi. Bukan malah mengkritik ulang mahasiswa yang pekerjaannya hanya mengkritik. Perlu adanya win-win-solution dari permasalahan yang terjadi.

Padahal dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan seperti penyensoran, pembredelan, dan pelarangan penyiaran (sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2)) termasuk menghambat atau menghalangi pers untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi (sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (3)) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak sebesar 500 juta.

Bila para petinggi yang ada di kampus mengerti adanya kode etik jurnalistik yang dipakai awak persma dalam menjalankan aktivitas jurnalisnya, tidak aka ada pembungkaman di lingkup kerja persma. Karena marwah persma muncul sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Bentuk kepedulian itu nyata dituangkan dalam sebuah karya jurnalistik yang kritis namun tidak mengindahkan prinsip-prinsip jurnalisme.

Di dalam buku “The Elements of Journalism, What Newspeople Should Know and the Public Should Expect” karya Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, di dalam point pertama sudah jelas menyatakan kewajiban jurnalisme adalah pada kebenaran. Kebenaran yang dimaksud bukan pada kebenaran mutlak dan filosofis, namun pada bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional dalam setiap objek isu yang dibahas.

Selain itu, dalam point tiga, esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Hal ini menunjukkan produk jurnalistik yang  dikeluarkan persma sebagai bentuk independensi telah mengalami proses verifikasi yang panjang. Sangat jarang terjadi kesalahan data pada setiap terbitan media persma dalam mengawal isu, baik isu kampus maupun luar kampus. Karena isu yang dikawal persma muncul dari banyaknya keluhan dari pihak bawah (yang dalam konteks isu kampus adalah mahasiswa). Atau dalam kata lain, pembahasan isu yang dibangun persma tidak mengada-ada atau hoax.

Point kelima elemen jurnalisme juga sangat jelas menunjukkan fungsi jurnalis sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar memantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat tak terkecuali kampus. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik.

Persma dari masa orde baru hingga saat ini dengan semangat ideologi “membela kaum-kaum yang tertindas” menjadi garda terdepan sebagai pengawal kebijakan, baik pemerintah maupun di lingkup akademiknya. Apalagi didukung Undang Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi serta UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers, membuat tidak ada alasan lain untuk persma mengendorkan semangatnya. Demi terciptanya keadaan yang ideal dalam sebuah tatanan sosial bermasyarakat.

Apalagi dewasa ini, sangat jarang media yang kredibel dan bebas dari intervensi pemilik modal yang mau tetap menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistiknya. Persma yang dibangun secara komunal oleh mahasiswa tetap harus menjunjung nilai-nilai independensi. Apalagi seperti yang pernah dikatakan Tan Malaka, “Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda”.

Adagium yang sering digunakan persma dalam mengawal isu adalah menjadi seorang anjing pengawas. Maksudnya persma menjadi lembaga independen yang terus mengawasi kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan oleh pemangku kebijakan. Ia (persma) akan menggonggong bila ada segala hal yang mengganggu pemiliknya (masyarakat).

Marwah persma sebagai seekor anjing pengawas akan terus bertahan bila semua pihak mampu mengambil sisi positif yang diberikan persma, terlebih dalam tatanan kampus. Kritik yang terus menerus dilancarkan persma dalam setiap kebijakan kampus merupakan sebuah kepedulian segenap mahasiswa. Hal ini sangat penting dilakukan agar slogan “Dari Mahasiswa, Oleh Mahasiswa, Untuk Mahasiswa” tidak hanya menjadi bualan belaka.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *