Perda Larangan Berjualan di Bulan Ramadhan, Dicabut atau Tetap Lanjut ?

Beberapa hari ini, berita tentang seorang ibu tua dari Serang Banten bernama Saeni menjadi tranding topic di beberapa media besar nasional. Ibu Saeni mendadak menjadi pusat perhatian publik lantaran dagangannya yang dirampas oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang secara paksa saat sedang berjualan di bulan Ramadhan (09/06).

Satpol PP berdalih bahwa pihaknya hanya melaksanakan tugas yang diberikan sesuai Peraturan Daerah (Perda) Kota Serang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Dari Perda tersebut kemudian terbitlah Surat Edaran Nomor 451.13/555 – Kesra/2016 yang melarang pengusaha restoran atau rumah makan atau warung menyediakan dan melayani makanan dan minuman pada siang hari selama Ramadhan.

Saya sangat bersimpati dan prihatin dengan apa yang dialami oleh Ibu Saeni. Hal ini tentu beralasan. Pasalnya di saat restoran cepat saji dan warung makan besar lainnya masih buka di bulan puasa, Satpol PP Kota Serang malah mimilih warung tegal (warteg) kecil Ibu Saeni untuk dijadikan target operasinya. Padahal menurut Ibu Saeni, dirinya mengaku tidak bisa membaca serta tidak tahu adanya Perda larangan berjualan di bulan puasa.

Polemik terkait isu agama memanglah sensitif di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pro dan kontra  mengiringi permasalahan yang dialami oleh Ibu Saeni. Banyak masyarakat yang tergerak membela Ibu Saeni. Salah satu contohnya yakni ribuan orang yang menanda tangani petisi pencabutan Perda yang melarang berjualan pada saat bulan puasa seperti dilansir portal berita online Kompas (14/06).

Yoyon Raunsyanfikr selaku inisiator petisi ini mengungkapkan bahwa petisi di Change.org sudah ditandatangani lebih dari 8000 netizen. “Mari bersama kita dorong Mendagri Tjahjo Kumolo untuk mencabut perda larangan berjualan makanan dan minuman selama pelaksanaan bulan Ramadhan yang saat ini berlaku di beberapa daerah di Indonesia.” Tulis Yoyon dalam petisinya.

Tidak hanya dukungan moril saja yang didapat Ibu Saeni. Portal berita Online detik juga mengabarkan Ibu Saeni mendapat donasi ratusan juta rupiah dari berbagai pihak (13/06). Relawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan kitabisa.com berhasil mengumpulkan dana sekitar dua ratus juta lebih untuk disumbangkan kepada Ibu Saeni. Nominal sumbangan ini dipublikasikan langsung oleh pemrakasa penggalangan dana, Dwiki Putra, lewat akun twitternya. “Semua update mengenai data donasi (angka, jumlah, traksaksi, dll) dapat ditemui di kita bisa.com/bueni.” Tulisnya, Minggu (12/06).

Tidak mau kalah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga ikut memberikan dana bantuan kepada Ibu Saeni. “Saya pribadi sebagai Mendagri memberikan dana sebagai modal kerja kepada penjual makanan yang makanannya disita Satpol PP.” Ucapnya dalam pesan singkat kepada detik.com (12/06). Bahkan orang nomor satu di Republik Indonesia juga ikut menyumbang untuk Ibu Saeni. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden, Johan Budi. “Beliau juga menyumbangkan lewat staf di Istana, diberikan ke Ibu Saeni.” Imbuhnya.

Dari banyak dukungan yang diterima oleh Ibu Saeni, banyak juga masyarakat yang menolak Perda ini dicabut. Di dalam sebuah tajuk pada portal online Hidayatullah.com berjudul “Hormati Orang yang Berpuasa !” (13/06) penulis menyinggung permasalahan yang dialami Ibu Saeni. Penulis menjelaskan, dalam menyikapi isu ini harus memandang dalam dua sisi.

Pertama, antar sesama umat Islam. Ia menjelaskan sikap menghormati yang tidak puasa seperti terlontar dari pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin adalah salah.” Ada banyak kaum muslim di Indonesia yang belum kuat imannya, justru merekalah yang harus dilindungi dari perbuatan yang bisa menjerumuskan mereka kepada dosa dan maksiat,” ungkap Penulis.

Kedua, dari sisi antara Muslim dan non-Muslim. Penulis menjelaskan diskusi tentang persoalan ini antara keduanya jelas sulit mendapat kata mufakat. Sebab, dasar dan rujukan keduanya berbeda. Kaum Muslim tentu mendaskan pendapatnya pada Al-Qur’an, Hadits, dan Ijma Ulama, sedang non-Muslim tidak. Jadi menurutnya, menyamakan persepsi tentang kata menghormati saja sangat sulit untuk dilakukan.

Seperti yang sudah saya katakan di awal, permasalahan berbau agama memanglah sensitif dan kompleks. Perda Pelarangan berjualan pada Bulan Ramadhan ini, di satu sisi ada masyarakat yang menuntut Perda ini dicabut dengan dasar toleransi beragama. Namun disisi lain, beberapa masyarakat tetap setuju dengan diberlakukannya Perda ini. Mereka beralasan bahwa perda ini sudah sesuai dengan syariat agama dan yang harusnya dihormati adalah orang yang berpuasa, bukannya yang tidak.

Saya mencoba bersikap netral dalam hal ini. Satpol PP Kota Serang memang hanya menjalankan tugas, namun tindakan yang sewenang-wenang merampas jualan Ibu Saeni bukanlah hal yang dibenarkan. Apalagi terjadi pada bulan yang suci. Kalau pun Perda itu merupakan kemauan dari masyarakat Kota Serang yang menginginkan daerahnya steril dari pedagang berjualan saat Bulan Ramadhan, sweeping yang dilakukan seharusnya lebih beradab dan tetap menjaga nilai kesopanan.

Menarik menanti kelanjutan polemik Perda larangan berjualan di bulan Ramadhan ini. Apakah Pemerintah Kota Serang dengan desakan publik akan merevisi atau bahkan mencabut Perda tersebut. Mengutip kata-kata dari Cak Nun, “Kita diwajibkan berpuasa pada bulan Ramadhan itu supaya bisa menghormati hak asasi orang lain. Bukan malah minta dihormati, memangnya kamu itu siapa, kok minta dihormati ?”. []

Herman Setiawan

Mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember (FTP UJ) angkatan 2014. Aktif dalam organisasi Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Manifest FTP UJ. Saat ini sedang menjabat sebagai Staff Redaksi LPM Manifest 2017-2018.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *