Birokrasi Masih Labil, LPM Poros Diberedel

Saya sempat kagum dengan pemikiran Birokrasi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), khusunya kepada Abdul Fadlil selaku Wakil Rektor  III UAD yang menyatakan bahwa kampus tidak alergi terhadap kritikan dari media. “Kita tidak alergi dengan kritik,” ujarnya kepada semua tamu undangan. Hal tersebut diutarakan saat sambutan pada acara pelantikan pengurus baru Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Poros periode 2015-2016. Saat itu saya rasa sangat jarang ada birokrasi kampus yang mau menerima kritikan dari mahasiswa, khususnya pers mahasiswa. Apalagi menyatakan di depan umum bahwa dia tidak alergi terhadap kritikan media dan menanggapi kritikan media sebagai salah satu faktor pendorong seseorang untuk memiliki cara pandang lain yang bisa menciptakan suatu kemajuan (persmaporos.com, 06/03).

Namun kekaguman saya luntur ketika kemarin malam (02/05) membaca postingan terbaru dari persmaporos.com yang terbaru bahwa LPM Poros telah diberedel medianya dan dibekukan organisasinya. Postingan tersebut berisi mengenai kronologi pemberedelan LPM Poros yang dilakukan oleh pihak birokrat kampus dengan cara sepihak tanpa adanya proses dialektika dengan pihak Poros.

Pada kronologi tersebut, Bintang Wahyu Putra selaku Pimpinan Umum LPM Poros menjelaskan bahwa pemberedelan yang dilakukan pihak Birokrat UAD terkait dengan pemberitaan yang ada didalam media Bulletin edisi magang Poros. Birokrasi kampus tidak terima dengan isi pemberitaan yang telah diterbitkan di Bulletin Poros,  bahkan Fadlil mengatakan bahwa dia kecewa dengan Poros dan menuduh Poros sudah keterlaluan dalam pemberitaan.

Tidak hanya itu, Birokasi UAD juga telah melakukan tindakan yang semena-mena tanpa ada dasar hukum yang kuat. Birokrasi UAD telah membekukan LPM Poros tanpa adanya Surat Keputusan (SK) pembekuan yang jelas. Ketika Bintang datang ke Biro Mahasiswa dan Alumni (BIMAWA), lembaga yang menaungi urusan pendanaan kegiatan organisasi mahasiswa yang awalnya untuk menanyakan proposal kegiatan tetapi malah mendapat informasi bahwa Poros berstatus dibekukan.

Hendro Setyono, kepala Kepala Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, mengatakan bahwa proposal kegiatan Poros tidak bisa diproses karena telah berstatus dibekukan oleh Rektorat. Bintang kemudian bertanya kenapa tidak bisa diproses sedangkan SK pembekuan belum keluar? Hendro menjawab ini intruksi lisan dari Rektorat. Di kesempatan ini Hendro juga menyampaikan hal senada dengan Fadlil bahwa Poros selalu menjelek-jelekkan kampus dan menuduh kami yang ada di Poros tidak suka dengan UAD.

Ibarat menjilat ludah sendiri, kini Birokrat UAD yang awalnya menyatakan bahwa mereka tidak alergi terhadap kritik kini telah masuk dalam daftar kumpulan birokrat kampus yang antikritik. Sikap labil yang dilakukan Birokrasi UAD, bagi saya adalah salah satu contoh wujud tidak konsistennya birokrat kampus dalam menjalankan perguruan tinggi dengan demokratis. Cara pengambil keputusan yang main hakim sendiri dan sepihak juga menjadi catatan merah bagi kehidupan pendidikan di Indonesia.[]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *