Pemutaran “Prahara Tanah Bongkoran” Dilarang oleh Polres Banyuwangi

PERNYATAAN SIKAP KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI ATAS PELARANGAN ACARA PEMUTARAN DAN DISKUSI FILM DISKUSI “PRAHARA TANAH BONGKORAN” OLEH POLRES BANYUWANGI

Pemutaran dan diskusi film “Prahara Tanah Bongkoran” adalah kegiatan yang digelar oleh 3 organisasi, yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember, Komunitas Layar Kemisan dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untag Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Workshop Pembuatan Film Dokumenter yang digelar 7-8 November 2015. Publikasi tentang acara tersebut diunggah panitia pada 2 November 2015 di media sosial Facebook. Acara yang terbuka untuk umum itu, mengundang dua orang sebagai narasumber diskusi, yakni Ketua Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB) Yatno Subandio, dan aktivis lingkungan (BAFFEL) Rosdi Bahtiar Martadi.

Film “Prahara Tanah Bongkoran” adalah sebuah film dokumenter yang diproduksi oleh Layar Kemisan. Film ini berkisah tentang perjuangan 287 KK petani Kampung Bongkoran, Wongsorejo, Banyuwangi selama 16 tahun dalam mempertahankan tanahnya seluas 220 ha. Tanah yang mereka tinggali sejak 1950-an itu, akan dijadikan kawasan industri melalui hak guna bangunan (HGB) yang diberikan pemerintah kepada PT Wongsorejo. Petani pun yang terbiasa menggarap jagung dan cabe itu terancam kehilangan sumber kehidupannya.

Kemudian, pada hari Kamis 5 November 2015, lima anggota Polres Banyuwangi dan satu orang dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Pemkab Banyuwangi, mendatangi Kampus Untag Banyuwangi. Dialog pun digelar selama 1 jam dengan dihadiri Wakil Rektor 1, Wakil Dekan FKIP, Ketua Prodi Pendidikan Sejarah dan Ketua AJI Jember. Menurut Ketua AJI Jember, Ika Ningtyas, dalam dialog tersebut Polres dan Pemkab mempersoalkan judul film dan narasumber diskusi yang dianggap tak berimbang.

Dalam dialog tersebut, tanpa pernah menonton Film “Prahara Tanah Bongkoran”, Polres Banyuwangi dan Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi telah menjustifikasi bahwa pemutaran Film “Prahara Tanah Bongkoran” itu pun dianggap dapat menimbulkan konflik di masyarakat.

Dalam dialog tersebut, secara sepihak Polres Banyuwangi dan Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi mengklaim konflik agraria di Kampung Bongkoran sudah selesai dengan diberikannya 60 ha tanah kepada petani. Polres Banyuwangi dan Bakesbangpol Pemkab Banyuwangi pun memaksa panitia untuk menghadirkan narasumber tambahan dari PT Wongsorejo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, dan Pemkab Banyuwangi.

Dalam dialog tersebut, Polres Banyuwangi menyampaikan bahwa pihaknya akan menurunkan anggotanya untuk “berjaga” di area Kampus Untag Banyuwangi selama pemutaran film berlangsung.

Dialog pun berakhir dengan kesepakatan bahwa panitia menyetujui akan mengundang PT Wongsorejo, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Banyuwangi, dan Pemkab Banyuwangi, sebagai narasumber tambahan.

Namun di luar dugaan, kira-kira satu setengah jam setelah dialog di atas berakhir, ternyata Rektor Untag Banyuwangi melalui Wakil Dekan FKIP, memberikan informasi kepada Ika Ningtyas (Ketua AJI Jember yang juga panitia) bahwa Untag Banyuwangi tak dapat melanjutkan acara Pemutaran dan Diskusi Film “Prahara Tanah Bongkoran”. Alasannya, untuk menghindari pro dan kontra yang lebih luas di masyarakat. Akhirnya acara pemutaran dan diskusi film pun pindah ke tempat lain dengan publikasi terbatas.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dengan ini menyatakan :

1. Kami menyayangkan intervensi dari Kepolisian Resor (Polres) Banyuwangi dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi terhadap pemutaran dan diskusi film “Prahara Tanah Bongkoran” yang seharusnya dilaksanakan Sabtu 7 November 2015 di kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Banyuwangi. Intervensi tersebut menjadi sinyalemen adanya upaya untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi di Banyuwangi.
2. Kami menilai, bahwa tindakan Polres Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi yang melarang pemutaran dan diskusi film “Prahara Tanah Bongkoran” adalah tindakan yang tidak selaras dengan akal sehat, karena Polres Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi melarang film yang dimaksud tanpa terlebih dahulu menontonnya. Bagaimana mungkin kita bisa menilai sebuah film bisa memancing kerusuhan jika tidak pernah menonton film yang dimaksud?
3. Kami menilai, tindakan Polres Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi menekan pihak Kampus Untag Banyuwangi dengan melarang pemutaran dan diskusi film “Prahara Tanah” adalah bentuk arogansi alat-alat negara terhadap dunia ilmiah.
4. Kami menilai, rencana Polres Banyuwangi menurunkan anggotanya untuk “berjaga” di area Kampus Untag Banyuwangi jika pemutaran Film “Prahara Tanah Bongkoran” berlangsung adalah rencana yang berlebihan dan menciderai marwah kampus sebagai area kemerdekaan mimbar akademik.

Demikian Pernyataan sikap kami.
Banyuwangi, 9 November 2015.

Tertanda
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi:

• Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jember
• Organisasi Petani Wongsorejo Banyuwangi (OPWB)
• Komunitas Layar Kemisan
• Banyuwangi’s Forum For Environmental Learning (Baffel)
• Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KONTRAS) Surabaya
• Protection International Desk Indonesia
• Lingkar Studi Kurva Hijau
• Komunitas Pensil Alis
• Komunitas Sedekah Remaja

Contact person:
Ika Ningtyas (Ketua AJI Jember): 085236705313
Rosdi Bahtiar Martadi (Humas Baffel): 085294489407
Muh. Khamiem (Kadiv Pemantauan dan Dokumentasi Kontras Surabaya): 081331137332
Adit Satriya (Protection International Desk Indonesia): 087881583532

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *